Beyond Infrastructure Development
PT Bentala Infrastruktur Digdaya (PT BID) adalah perusahaan konsultan yang berfokus pada pengembangan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan pengalaman luas yang dimiliki para pendiri perusahaan sejak akhir tahun 1990-an dalam menyusun studi kelayakan, analisis keuangan, uji tuntas (due diligence), dan konsultasi pembiayaan hijau (green financing), PT BID telah terlibat aktif dalam proyek-proyek di sektor transportasi, air bersih, energi, dan fasilitas publik (lembaga pemasyarakatan, multi utility tunnel, dan pendidikan). Komitmen inti perusahaan adalah memberikan solusi pendanaan yang inovatif dan strategi manajemen risiko untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia
TENTANG KAMI
PT Bentala Infrastruktur Digdaya (BID)
PT BID dengan Motto “Beyond Infrastructure Development” didirikan oleh beberapa tenaga ahli bidang infrastruktur yang telah lama bergerak membantu Pemerintah Indonesia maupun International Development Agencies (Multilateral dan Bilateral) dibidang pengembangan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU.
KABAR TERBARU
[tempo.co] Investasi untuk IKN Tembus Rp 225 Triliun, Mayoritas dari Sektor Swasta
BIDANG USAHA
Jasa yang Dapat Kami Tawarkan Kepada Anda:
Konsultansi Teknis
Mencakup pekerjaan perencanaan teknis, penyiapan studi kelayakan, pernyiapan business case dan pendampingan transaksi (KPBU) untuk sektor infrastruktur.
Konsultansi Manajemen
Mencakup bantuan teknis, bimbingan dan operasional usaha, strategi organisasi, informasi manajemen dan lain sebagainya.
Konsultansi Bisnis
Mencakup pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, praktik profesional dan bantuan teknis penyelengaraan bisnis.
Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
Mencakup manajemen bisnis, manajemen administrasi, administrasi perkantoran, akuntansi perbankan, dan lain sebagainya.
Pendidikan Bimbingan Belajar dan Pelatihan KPBU
Mencakup memberikan bimbingan dan pengajaran terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur
Konsultansi Transportasi
Mencakup penyusunan studi kelayakan, perencanaan, manajemen, dan penelitian di bidang transportasi darat, laut, maupun udara.
Konsultansi Kepariwisataan
Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan
Penelitian Pasar
Mencakup penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, dan pengembangan produk baru di pasaran
Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis Lainnya
Mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya
Konsultansi Industri
Mencakup kegiatan bantuan teknis, permasalahan organisasi dan industri, kebijakan pemasaran, dan pengontrolan produksi
Portofolio
Pengalaman Perusahaan dan Founder


















1. Konsultan Keuangan & Teknis Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU SPAM Denpasar, bersama PT Anagata Dhia Karya Mandiri dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (end user), Mei 2024 – Agustus 2027
Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Teknis dan Transaksi untuk Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar mencakup serangkaian tugas yang mendukung penyiapan dan pelaksanaan proyek hingga mencapai tahap financial close. Konsultan bertanggung jawab menyusun dokumen prastudi kelayakan (Final Business Case/FBC), serta mendampingi proses transaksi proyek. Selain itu, konsultan juga berperan dalam memastikan proyek tersusun secara layak dari sisi teknis dan finansial, serta sesuai dengan prinsip bankable. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah, lembaga pusat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dari tugas konsultan untuk memastikan kelancaran proses KPBU. Ruang lingkup ini juga mencakup integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Green Infrastructure dan ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam seluruh aspek teknis, hukum, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek.
2. DAMRI E-Bus Project — Business Plan and Roadmap Development, bersama Rebelgroup Consulting dan Asian Development Bank (end user), Feb 2025 – sekarang
PT Bentala Infrastruktur Digdaya (BID) berperan sebagai mitra lokal utama dalam pengembangan Business Plan and Roadmap transisi net-zero DAMRI. BID mendukung berbagai aspek proyek mulai dari penyusunan baseline permintaan dan operasional, penilaian keberlanjutan bisnis DAMRI, hingga perumusan strategi pengadaan dan roadmap akhir. Dalam proses ini, BID bertanggung jawab atas pengumpulan dan analisis data kontekstual di Indonesia, penilaian kesiapan transisi armada ke bus listrik, serta pendalaman aspek kelembagaan dan kebijakan nasional. Peran BID juga mencakup identifikasi risiko iklim terhadap aset dan operasi DAMRI sebagai bagian dari kajian ketahanan iklim.
3. Green Fund Project for Inclusive Low Carbon Transport in Indonesia, bersama Clean Air Asia, Sept 2024 – Maret 2025
Dalam proyek ini, PT BID mengembangkan laporan tentang status pengetahuan tentang keuangan iklim di Indonesia, mengembangkan perangkat yang berisi pedoman dan rekomendasi tentang pembiayaan dan model bisnis yang dapat dilaksanakan untuk mendukung program transportasi rendah karbon di Indonesia, melaksanakan peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat sasaran pada (1) lokakarya penulisan untuk mengembangkan proposal proyek yang bankable dan berhasil, catatan konsep, dan strategi lain untuk aplikasi yang berhasil, dan (2) instrumen pembiayaan iklim dan opsi pembiayaan inovatif – berbagai jenis, bentuk, persyaratan, dan mekanisme pendanaannya.
4. Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali, bersama Ramboll ltd dan Global Green Growth Institute (end user), Nov 2023 – Agustus 2024
Dengan dukungan Pemerintah Republik Korea, GGGI membantu Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Bali dalam transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan melalui implementasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). GGGI memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bali melalui proyek “Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali, Indonesia“. Proyek ini mencakup aspek perencanaan, mobilisasi investasi, dan peningkatan kapasitas untuk mewujudkan sistem EV inklusif di provinsi ini.
5. Business and Financing Model Analysis for the Electrification of TransJakarta’s Bus Fleet, bersama Steer UK dan World Bank (end user), Agustus 2023 – Mei 2024
PT Bentala Infrastruktur Digdaya dalam proyek ini memiliki afiliasi sebagai local partner dengan konsultan Steer Davis Gleeves (SDG) yang bertempat di London, dimana perusahaan SDG memberikan advisory secara independen dan berkualitas tinggi kepada klien di seluruh dunia, termasuk pemain kunci yang mempelopori kemajuan industri kendaraan listrik (EV). Bersama dengan SDG, PT BID melaksanakan kegiatan membantu Bank Dunia dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terutama dalam pengumpulan data serta melaksanakan konsultasi pemangku kepentingan sebagai bagian dari proyek bantuan teknis mendukung TransJakarta untuk implementasi penggunaan Bus Listrik (E-Bus) dan pengembangan model bisnisnya.
6. Penyusunan Dokumen FBC KPBU Pemanfaatan Lahan di NTB (Kemenkumham), bersama PT Ciriajasa Engineering Consultants dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham (end user), Juli – Desember 2023
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi unit kerja Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memiliki permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan yaitu terkait dengan masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Salah satu lokasi potensial yang diusulkan untuk diimplementasikan dengan skema PPP terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Dalam pekerjaan ini konsultan ditugaskan untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan/Final Business Case (FBC) serta kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei pasar, survei kebutuhan nyata (RDS), penjajakan minat pasar (market sounding), dan lain-lain.
7. Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cibitung Cilincing 2.0 Tahun 2023, bersama PT AP Investment, Juni 2023 – Desember 2023
Proyek ini terkait divestasi saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelaksana Jalan Tol yakni PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP) sebesar 65%. Pada lanjutan kegiatan tersebut, PT BID dengan bersubkontrak dengan PT Egis Internasional Indonesia mewakili klien AP Investment.
8. Kajian Lalu-Lintas pada 13 Ruas Jalan Tol Trans Jawa, bersama PT Jasamarga Transjawa Tol, Mei 2023 – Oktober 2023
PT Jasamarga Transjawa Tol membutuhkan kajian lalu lintas dan pendapatan untuk mendapatkan proyeksi terhadap volume lalu lintas dan pendapatan tol hingga akhir masa konsesi dari masing-masing Ruas Jalan Tol di wilayah Trans Jawa serta kajian Teknik terhadap kondisi perkerasan jalan, struktur jembatan dan aset pendukung lainnya sebagai sarana pelengkap jalan tol secara komprehensif guna memperoleh proyeksi biaya pemeliharaan untuk masing-masing ruas jalan tol hingga akhir masa konsesi dari masing-masing Ruas Jalan Tol di wilayah Trans Jawa.
9. Penyusunan OBC KPBU SPAM Denpasar dan RSUD Samarinda, bersama PT Ciriajasa Engineering Consultants dan Kementerian PPN/Bappenas (end user), September – Desember 2022
Kementerian PPN Bappenas melakukan kegiatan fasilitasi pelaksanaan KPBU terhadap PJPK terkait, dalam hal ini kepada Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Samarinda dalam fasilitasi KPBU Pengembangan SPAM Kota Denpasar KPBU Pengembangan Rumah Sakit Samarinda. Konsultan ditugaskan untuk menyusun dokumen kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei kebutuhan nyata (RDS), konsultasi publik, penjajakan minat pasar (market sounding), melakukan FGD dan koordinasi terhadap para stakeholder, dan lain-lain.
10. Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cibitung Cilincing Tahun 2022, bersama PT Egis Indonesia Internasional, Juli – Desember 2022
PT Egis International selaku Ketua Konsorsium Konsultan bekerjasama dengan PT AHRP (Konsultan Hukum), PT Bentala Infrastruktur Digdaya (Konsultan Teknis & Keuangan) dan PT Collabora (Konsultan Keuangan dan Transaksi) mendampingi PT Citra Manunggal Konstruksi untuk ikut serta dalam pembagian saham lelang divestasi yang dilakukan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/PT CTP (selaku Badan Hukum Jalan Tol/BUJT Jalan Tol Cibitung-Cilincing Roll Road).
11. Penyusunan OBC KPBU Pemanfaatan Lahan di Wilayah Nusa Tenggara Barat & Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, PT Ciriajasa Engineering Consultants dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham (end user), 15 Juni 2022 – 31 Desember 2022
Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 mengusulkan pemanfaatan lahan kosong milik Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun lembaga pemasyarakatan dengan skema KPBU. Salah satu lokasi potensial yang diusulkan untuk diimplementasikan dengan skema PPP terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Konsultan ditugaskan untuk menyusun dokumen studi pendahuluan dan dokumen kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei kebutuhan nyata (RDS), konsultasi publik, penjajakan minat pasar (market sounding), melakukan FGD dan koordinasi terhadap para stakeholder, dan lain-lain.
12. Kajian Mekanisme Pendanaan Bus Umum Perkotaan di Indonesia, bersama GIZ, 20 Mei 2022 – 7 Desember 2022
Sebagai bagian dari dukungan PT BID kepada klien dalam mengembangkan skema pendanaan yang cocok untuk sistem bus perkotaan untuk beberapa kota yang menerapkan BRT, proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan mengusulkan skema pendanaan yang sesuai untuk implementasi BRT dan juga untuk mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk reformasi fiskal daerah untuk mendanai implementasi BRT.
13. Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Fasilitas Pendukung Pembelajaran dan Pelatihan, bersama PT TARAM dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (end user), 17 September 2021 – 15 Desember 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia memiliki rencana untuk mengimplementasikan Skema KPBU kedalam pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan (e-learning) terpadu untuk sistem pendidikan di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menyusun Studi Pendahuluan KPBU terkait kemungkinan penerapan skema KPBU ke dalam proyek.
14. Fasilitasi Penyusunan OBC KPBU Infrastruktur Konektivitas Sosial, bersama PT TARAM dan Kementerian PPN/Bappenas (end user), 22 Juni 2021 – 22 Desember 2021
Kementerian PPN Bappenas melakukan kegiatan fasilitasi pelaksanaan KPBU terhadap PJPK terkait, dalam hal ini kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali untuk menyusun kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Pengembangan Terminal Bus Tipe A Purabaya (Jawa Timur) dan Betan Subing (Lampung), serta Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kabupaten Badung, Bali. Konsultan ditugaskan untuk menyusun dokumen kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei kebutuhan nyata (RDS), konsultasi publik, penjajakan minat pasar (market sounding), melakukan FGD dan koordinasi terhadap para stakeholder, dan lain-lain.
15. Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Proyek LRT Jawa Barat, bersama Dinas Perhubungan Jawa Barat, 18 Maret 2021 – 20 September 2021
Sebagai bagian dari kebijakan tata ruang wilayah Bandung Raya dan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan jaringan infrastruktur transportasi, Dinas Perhubungan Jawa Barat berencana membangun sistem transportasi perkotaan yang tidak hanya mampu mengatasi kemacetan lalu lintas, tetapi juga mampu mengintegrasikan jaringan transportasi antar moda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sistem transportasi yang perlu dikembangkan adalah transportasi massal berbasis rel (kereta api umum) yang rencananya akan dikembangkan dengan skema KPBU. Proyek ini bertujuan untuk meninjau dokumen Proyek KPBU LRT Bandung Raya yang telah disusun oleh Tim Bank Dunia dan memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat terkait koordinasi dengan Bank Dunia dan Bappenas dalam penyiapan KPBU LRT Bandung Raya.
Pengalaman Founder PT BID Lainnya:
- Kemitraan Indonesia and Australia (KIAT) – DFAT Australia 2019-2020
- Kemitraan Indonesia Australia Infrastruktur (KIAT) –DFAT Australia 2018-2020
- Development of PPP Infrastructure Framework and Projects (IIFD), World Bank 2017-2018
Indonesia Infrastructure Initiative/IndII – DFAT Australia 2010-2017- Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), AusAID 2009-2011
Technical Advisory Services for Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP), ADB 2009- Development of Medium-Term Strategic Planning (Renstra and MTEF) in Road Sector and Financial Comparison of Various Road Projects, JICA 2008-2010
- Advisory TA to Assist KKPPI Secretariat [PPITA-CMEA], World Bank 2008
- Enhancing Private Sector Participation in Infrastructure Provision, ADB 2008
- Trans Java Expressway (TJE), World Bank 2007-2008
- Evaluation of Investment Feasibility and Financing Scheme of Trans-Sumatera Toll Roads, Dep. PU 2007
- Feasibility Study on the Northern Semarang Toll Ring Road (NSTRR), JETRO 2007
- Enhancing Private Sector Participation in Infrastructure Provision, ADB 2007
- Funding Strategy of Transportation Sector, Bappenas 2006
Technical Assistant (TA) to Support for Directorate of System and Procedure of Fund Development, Bappenas in Implementation of Government Regulation2/ 2006 and Permen PPN No. PER 005/M.PPN/06/2006, Bappenas 2006- Pre-FS and FS for Terbanggi Besar – Bakauheni Toll Road (Lampung Province), 2005-2006
- Private Provision for Infrastructure Technical Assistance/PPITA–Ministry of Communication (PPITA – MoC), World Bank 2005-2006
- Development of Water Supply and Sanitation policy and Strategy in Capacity Building through Development of National Water Supply Enterprise Associations (PERPAMSI), World Bank 2005-2006
- Preparation of Private Sector Participation Development Facility of Urban Infrastructure, ADB 2005
- Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP), Dep.Kimpraswil 2004
- Planning Design of Regional Infrastructure Development Program in Kalimantan Island, Dep. Kimpraswil 2004
- Toll Road and Water Supply PPP Projects, PT Rekainfra International 2003-2004
- Project Preparation Facility for Private Provision of Infrastructure Technical Assistance/PPITA, World Bank 2003
- Determination of Priority of Cities and Criteria of Urban Roads Management, Dep. Kimpraswil 2002
- Extension of Technical Assistance Project for Public and Private Provision of Infrastructure (TAP4I-2), World Bank 2000-2001
Technical Assistance Project for Public and Private Provision of Infrastructure (TAP4I), World Bank 1996-2000- Ciawi-Sukabumi Toll Road, PT Bukaka Marga Utama 1997-1998
- Traffic Study for Malaysia, Ministry of Works, Malaysia 1995
- Indonesian Highway Capacity Manual (Phase 3), World Bank 1994-1997
- Indonesian Highway Capacity Manual (Phases 1 and 2), World Bank 1991-1994
KLIEN KAMI




























PARTNER KAMI




WHY BID?
Good company and good discourse are the very sinews of virtue.
Tenaga Ahli Berkualitas
Didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman luas dan berkualitas tinggi telah sukses melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pelayanan pengembangan infrastruktur pada beberapa Klien yang berasal dari Pemerintah Indonesia maupun International Development Agencies.
Prinsip Kami
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan layanan yang kami terapkan adalah Kualitas yang tinggi (High standard) dengan metoda kerja yang efektif dan efisien (Effective & Efficient) menggunakan pendekatan kajian yang utuh (Integrated) serta dapat diaplikasikan secara optimal dengan prinsip kesetaraan dan kebersamaan (Egaliter).
Visi Kami
Menjadi Perusahaan Terdepan untuk pengembangan Infrastruktur Indonesia yang Maju
Misi Kami
- Menerapkan best practices untuk mencapai hasil yang berkelanjutan melalui metodologi holistik.
- Menyediakan solusi end-to-end untuk pengembangan infrastruktur berkelanjutan.
- Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah, BUMN/BUMD, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk memajukan penyediaan infrastruktur.
- Membawa perusahaan menjadi perusahaan unggulan global.
- Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja untuk memastikan value for money dan mutu layanan yang andal sepanjang siklus hidup aset.
Jajaran Direksi
Founder - Direktur Utama
Ir. Arianto Wibowo, MM
Arianto Wibowo menyelesaikan pendidikan Sarjana/Strata 1 dari Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan pendidikan Magister/Strata 2 jurusan Manajemen Internasional pada Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya. Beberapa pelatihan dan workshop di Indonesia dan Internasional telah banyak dikutinya. Arianto Wibowo memiliki keahlian dalam program Pengembangan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) terutama di bidang kebijakan, kelembagaan, dan aspek manajemen termasuk juga transaksi proyek KPBU. Beliau merupakan salah satu pelaku perkembangan KPBU sejak dicetuskan pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden No.7 tahun 1997.
Founder - Wakil Direktur Utama
Ir. Revy Petragradia, ST, MT
Sejak tahun 2007, Revy telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam pengembangan proyek infrastruktur, termasuk lebih dari 8 tahun bekerja terutama di bidang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Sektor Transportasi. Beliau pernah bekerja sebagai Ahli KPBU untuk Kantor Bersama KPBU Indonesia, fasilitas proyek di bawah program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur/KIAT – DFAT. Klien terdiri dari multi-instansi pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Kemenkoekon, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Kemenkomarves, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan/Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri, Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, dan Badan Pengadaan Nasional/LKPP serta Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII).
Founder
Ir. Efi Novara Nefiadi, MM, MSc
Sejak tahun 1987, Efi Novara telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam pengembangan dan pengelolaan proyek infrastruktur, termasuk lebih dari 20 tahun bekerja dalam pengembangan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beliau ikut mengembangkan beberapa inisiatif sebagai tenaga ahli KPBU di bidang infrastruktur termasuk proyek Millennium Challenge Corporation (MCC) USAid, SPAM KPBU Denpasar, Elektrifikasi BRT Transjakarta, Jalan Tol Cibitung-Cilincing, LRT Jawa Barat, Lembaga Pemasyarakatan, Terminal Bus, Utilitas, dan E-Commerce di sektor Pendidikan dengan skema blended finance.

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Teknis dan Transaksi untuk Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar mencakup serangkaian tugas yang mendukung penyiapan dan pelaksanaan proyek hingga mencapai tahap financial close. Konsultan bertanggung jawab menyusun dokumen prastudi kelayakan (Final Business Case/FBC), serta mendampingi proses transaksi proyek. Selain itu, konsultan juga berperan dalam memastikan proyek tersusun secara layak dari sisi teknis dan finansial, serta sesuai dengan prinsip bankable. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah, lembaga pusat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dari tugas konsultan untuk memastikan kelancaran proses KPBU. Ruang lingkup ini juga mencakup integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Green Infrastructure dan ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam seluruh aspek teknis, hukum, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek.
Dalam proyek ini, PT BID mengembangkan laporan tentang status pengetahuan tentang keuangan iklim di Indonesia, mengembangkan perangkat yang berisi pedoman dan rekomendasi tentang pembiayaan dan model bisnis yang dapat dilaksanakan untuk mendukung program transportasi rendah karbon di Indonesia, melaksanakan peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat sasaran pada (1) lokakarya penulisan untuk mengembangkan proposal proyek yang bankable dan berhasil, catatan konsep, dan strategi lain untuk aplikasi yang berhasil, dan (2) instrumen pembiayaan iklim dan opsi pembiayaan inovatif – berbagai jenis, bentuk, persyaratan, dan mekanisme pendanaannya.
Dengan dukungan Pemerintah Republik Korea, GGGI membantu Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Bali dalam transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan melalui implementasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV). GGGI memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bali melalui proyek “Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali, Indonesia“. Proyek ini mencakup aspek perencanaan, mobilisasi investasi, dan peningkatan kapasitas untuk mewujudkan sistem EV inklusif di provinsi ini.
PT Bentala Infrastruktur Digdaya dalam proyek ini memiliki afiliasi sebagai local partner dengan konsultan Steer Davis Gleeves (SDG) yang bertempat di London, dimana perusahaan SDG memberikan advisory secara independen dan berkualitas tinggi kepada klien di seluruh dunia, termasuk pemain kunci yang mempelopori kemajuan industri kendaraan listrik (EV). Bersama dengan SDG, PT BID melaksanakan kegiatan membantu Bank Dunia dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terutama dalam pengumpulan data serta melaksanakan konsultasi pemangku kepentingan sebagai bagian dari proyek bantuan teknis mendukung TransJakarta untuk implementasi penggunaan Bus Listrik (E-Bus) dan pengembangan model bisnisnya.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi unit kerja Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memiliki permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan yaitu terkait dengan masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Salah satu lokasi potensial yang diusulkan untuk diimplementasikan dengan skema PPP terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
PT Jasamarga Transjawa Tol membutuhkan kajian lalu lintas dan pendapatan untuk mendapatkan proyeksi terhadap volume lalu lintas dan pendapatan tol hingga akhir masa konsesi dari masing-masing Ruas Jalan Tol di wilayah Trans Jawa serta kajian Teknik terhadap kondisi perkerasan jalan, struktur jembatan dan aset pendukung lainnya sebagai sarana pelengkap jalan tol secara komprehensif guna memperoleh proyeksi biaya pemeliharaan untuk masing-masing ruas jalan tol hingga akhir masa konsesi dari masing-masing Ruas Jalan Tol di wilayah Trans Jawa.
Kementerian PPN Bappenas melakukan kegiatan fasilitasi pelaksanaan KPBU terhadap PJPK terkait, dalam hal ini kepada Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Samarinda dalam fasilitasi KPBU Pengembangan SPAM Kota Denpasar KPBU Pengembangan Rumah Sakit Samarinda. Konsultan ditugaskan untuk menyusun dokumen kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei kebutuhan nyata (RDS), konsultasi publik, penjajakan minat pasar (market sounding), melakukan FGD dan koordinasi terhadap para stakeholder, dan lain-lain.
Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 mengusulkan pemanfaatan lahan kosong milik Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun lembaga pemasyarakatan dengan skema KPBU. Salah satu lokasi potensial yang diusulkan untuk diimplementasikan dengan skema PPP terletak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Konsultan ditugaskan untuk menyusun dokumen studi pendahuluan dan dokumen kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei kebutuhan nyata (RDS), konsultasi publik, penjajakan minat pasar (market sounding), melakukan FGD dan koordinasi terhadap para stakeholder, dan lain-lain.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia memiliki rencana untuk mengimplementasikan Skema KPBU kedalam pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan (e-learning) terpadu untuk sistem pendidikan di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menyusun Studi Pendahuluan KPBU terkait kemungkinan penerapan skema KPBU ke dalam proyek.
Kementerian PPN Bappenas melakukan kegiatan fasilitasi pelaksanaan KPBU terhadap PJPK terkait, dalam hal ini kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali untuk menyusun kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Pengembangan Terminal Bus Tipe A Purabaya (Jawa Timur) dan Betan Subing (Lampung), serta Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kabupaten Badung, Bali. Konsultan ditugaskan untuk menyusun dokumen kajian awal prastudi kelayakan/Outline Business Case (OBC) serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukungnya seperti survei lapangan, survei kebutuhan nyata (RDS), konsultasi publik, penjajakan minat pasar (market sounding), melakukan FGD dan koordinasi terhadap para stakeholder, dan lain-lain.