Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen FBC Proyek Pemanfaatan Lahan di Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan Skema KPBU (Kemenkumham)
Lapas Selong dan Kawasan Wisata, Lombok Timur
FBC: Final Business CaseKPBU: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
Konteks
Kelebihan kapasitas adalah persoalan nasional: pada Oktober 2022, lapas dan rutan di Indonesia dihuni 276.430 orang, padahal kapasitasnya 132.107. Lapas Selong sendiri hanya berkapasitas 139 orang. FBC ini melanjutkan OBC 2022 dan dikerjakan pada Juli-Desember 2023, paralel dengan FBC Lapas Bojonegoro, termasuk survei lapangan, survei pasar, real demand survey, dan market sounding.
Tantangan utamanya adalah biaya. Pada skema OBC, pembangunan lapas di Zona 3 (Pantai Pengayoman) membutuhkan biaya investasi yang besar. Kementerian juga menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran ketersediaan layanan terbatas, sehingga pengembalian investasi harus datang dari sumber lain.
Peran BID
Sebagai subkonsultan PT Ciriajasa Engineering Consultants, BID menyusun Final Business Case KPBU pemanfaatan lahan milik Kementerian Hukum dan HAM di Lombok Timur, NTB, untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Proyek ini bertujuan membantu mengatasi kelebihan kapasitas lapas melalui kerja sama dengan badan usaha.
Keluaran
FBC kemudian menata ulang lahan menjadi tiga zona. Zona 3 dipakai untuk Sarana Asimilasi dan Edukasi bagi warga binaan, sedangkan Zona 1 dan 2 dikembangkan badan usaha sebagai kawasan wisata alam dan buatan. Pendapatan pariwisata menjadi sumber pengembalian investasi, dengan bentuk kerja sama DBFMT untuk sarana asimilasi dan DBFOMT untuk kegiatan komersial.
Beberapa skenario diuji dalam kajian ini, termasuk opsi penambahan satu lantai hunian di Lapas Selong. Skema yang direkomendasikan memakai masa kerja sama 20 tahun dengan pendapatan pariwisata sebagai sumber pengembalian investasi.
Tahap terkait
Rangkaian penugasan yang sama
Tahap sebelumnya
Pengalaman terkait