Roadmap Kendaraan Listrik untuk Bali, Indonesia
E-Mobility Roadmap for Bali, Indonesia
Konteks
Penyusunan roadmap kendaraan listrik Bali sebagai subkonsultan Ramboll dalam bantuan teknis GGGI kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Peran BID
Dengan dukungan Pemerintah Korea, Global Green Growth Institute (GGGI) membantu Pemerintah Provinsi Bali beralih ke transportasi yang lebih berkelanjutan melalui proyek Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali, Indonesia, yang mencakup perencanaan, mobilisasi investasi, dan peningkatan kapasitas. Sebagai subkonsultan Ramboll, BID terlibat dalam penyusunan roadmap kendaraan listrik untuk Bali.
Lingkup Pekerjaan
Pekerjaan berlangsung dari November 2023 hingga Agustus 2024. Tim mengkaji kondisi eksisting, mulai dari pasar kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, dan kapasitas jaringan listrik, sampai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Acuan nasionalnya adalah target 2 juta mobil listrik dan 15 juta motor listrik pada 2030.
Penyusunan roadmap memadukan kajian literatur, benchmarking dengan negara yang lebih maju dalam adopsi kendaraan listrik, serta pemetaan dan lokakarya pemangku kepentingan bersama pemerintah, swasta, dan PLN. Dari proses itu tim memetakan inisiatif yang sudah berjalan, seperti uji coba kawasan rendah emisi (BLEZI) di Besakih dan rencana e-BRT Sarbagita.
Keluaran
Roadmap menyusun tiga skenario adopsi, yaitu business as usual, moderat, dan ambisius, dengan target jangka pendek (2025), menengah (2030), dan panjang (2040). Pada skenario moderat, targetnya 5.719 mobil listrik dan 146.808 motor listrik pada 2026, beserta target infrastruktur pengisian daya.
Angka target adalah skenario dalam roadmap yang disusun pada 2023–2024, bukan capaian yang telah terwujud.
Setiap skenario dilengkapi analisis biaya-manfaat dan kajian manfaat lingkungan, termasuk pengurangan emisi, beserta proyeksi kebutuhan investasi hingga 2040. Dengan begitu Pemprov Bali dapat menimbang manfaat dan biaya dari tiap tingkat ambisi sebelum memilih kebijakan pendukung.
Pengalaman terkait